Red Flags Cuti

❌ Cuti Tahunan

• Perusahaan nggak punya jadwal cuti tahunan sama sekali -- padahal Pasal 79 ayat (3) mewajibkan pengaturan lewat PK/PP/PKB.
• Cuti tahunan kamu ditolak terus tanpa alasan jelas.
• Perusahaan bilang "cuti hangus" padahal belum lewat batas waktu yang ditentukan di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
• Sisa cuti tahunan nggak bisa diakumulasi ke tahun depan tanpa dasar aturan yang jelas.

❌ Cuti Melahirkan

• Cuti melahirkan ditolak atau dipotong -- ini hak mutlak pekerja perempuan (Pasal 82).
• Perusahaan minta kamu resign saat hamil atau setelah melahirkan -- ini diskriminasi.
• Perusahaan nggak bayar upah selama cuti melahirkan -- padahal Pasal 84 mewajibkan pembayaran penuh.
• Perusahaan cuma kasih cuti kurang dari 1,5 bulan sebelum + 1,5 bulan sesudah melahirkan.

❌ Cuti Haid

• Perusahaan nggak ngakui cuti haid atau bilang "nggak ada aturannya" -- padahal Pasal 81 jelas mengatur.
• Perusahaan minta surat dokter setiap kali ambil cuti haid -- nggak wajib, cukup beritahu perusahaan.
• Upah dipotong saat ambil cuti haid -- nggak boleh.

❌ Cuti Keguguran

• Perusahaan nggak kasih cuti setelah keguguran -- padahal Pasal 82 ayat (2) jamin cuti 1,5 bulan atau sesuai surat dokter.
• Perusahaan minta kamu langsung kerja lagi setelah keguguran.

❌ Cuti Alasan Penting

• Cuti menikah (3 hari) ditolak -- padahal Pasal 93 ayat (4) menjamin dan upah tetap dibayar.
• Cuti keluarga meninggal (1-2 hari) ditolak atau dipotong upahnya.
• Perusahaan bilang "itu urusan pribadi, bukan hak cuti" -- salah.

❌ Cuti Sakit

• Perusahaan langsung PHK karena sakit belum lewat 12 bulan -- melanggar Pasal 153.
• Upah dipotong 100% saat sakit di bulan pertama -- padahal Pasal 93 jamin pembayaran.
• Perusahaan nggak ngakui surat dokter sebagai dasar cuti sakit.

❌ Cuti Bersama

• Cuti bersama pemerintah mengurangi cuti tahunan tanpa pemberitahuan atau tanpa dasar di peraturan perusahaan.
• Perusahaan maksa kerja di hari cuti bersama tanpa bayar lembur.

Kalau Nemu Red Flag

1. Simpan bukti -- surat pengajuan cuti (disetujui/ditolak), slip gaji, surat dokter, screenshot komunikasi.
2. Minta penjelasan tertulis dari HR soal alasan penolakan atau pemotongan.
3. Ajukan pengaduan ke Disnaker kalau nggak selesai secara internal.
4. Catat kronologi -- kapan cuti diajukan, kapa ditolak, apa alasannya.

Sumber: Pasal 79, 81, 82, 84, 85, 93 UU No. 13/2003 jo. UU No. 6/2023; Pasal 153 UU Ketenagakerjaan; SKB 3 Menteri.