Inti PHK - Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar PHK tidak terjadi. - Kalau PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK harus diberitahuk…

Alasan PHK Menurut UU Pasal 154A UU Ketenagakerjaan jo. UU No. 6/2023 memuat alasan-alasan PHK. PP No. 35/2021 mengatur rincian hak untuk banyak alasan tersebut. Kategori yang sering muncul: 1. Peruba…

Komponen Hak PHK Komponen utama yang perlu dicek: - Uang pesangon - Uang penghargaan masa kerja UPMK - Uang penggantian hak UPH - Uang pisah , jika diatur untuk alasan PHK tertentu dalam PP No. 35/202…

TersediaSumber resmi

PHK

Hak kamu saat di-PHK: pesangon, kompensasi, dan cara lawan jika dirugikan

Bagian: 5 bagian referensi
Sumber hukum: 8 sumber resmi
Terakhir diverifikasi: Dicek 31 Mei 2026

Ringkasan cepat

Poin penting dari semua bagian, baca dulu sebelum membuka detail.

Yang perlu kamu tahu

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar PHK tidak terjadi.
Kalau PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK harus diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
Kalau pekerja/buruh menolak PHK setelah diberitahu, penyelesaian wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat.

Red flags utama

Tidak ada upaya mencegah PHK.
Tidak ada surat pemberitahuan PHK padahal kasusnya tidak termasuk pengecualian Pasal 151A.
Surat pemberitahuan tidak menyebut alasan PHK.

Langkah cepat

Apakah alasan PHK sesuai aturan.
Apakah prosedurnya sesuai aturan.
Apakah hitungan haknya sesuai alasan PHK dan masa kerja.

Hak penting

Uang pesangon
Uang penghargaan masa kerja (UPMK)

Pilih bagian

Baca sesuai kebutuhan

Mulai dari ringkasan, cek tanda bahaya, lalu buka langkah yang bisa kamu ambil.

Ringkasan PHK

Apa itu PHK, aturan dasar, dan hak utama kamu

Buka bagian

Jenis PHK

Alasan PHK dan dampaknya ke hak

Buka bagian

Hak Saat PHK

Pesangon, UPMK, UPH, dan JKP secara praktis

Buka bagian

Red Flags: Tanda PHK Bermasalah

Tanda proses PHK tidak sesuai aturan

Buka bagian

Langkah Aksi Saat PHK

Dari bipartit sampai PHI

Buka bagian

Status verifikasi

Terakhir diverifikasi: 31 Mei 2026
Review berikutnya: Masih berlaku
Sumber hukum: 8
Bagian: 5

Dicek berkala terhadap sumber resmi seperti Kemnaker dan Peraturan BPK.

Sumber hukum

UU Ketenagakerjaan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah

Pasal 151Pasal 151APasal 153Pasal 154APasal 156Pasal 157A

UU Cipta Kerja

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja

Pasal 151Pasal 151APasal 153Pasal 154APasal 156Pasal 157A

PP 35/2021

PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK

Pasal 36Pasal 37Pasal 38Pasal 39Pasal 40Pasal 41Pasal 42Pasal 43Pasal 44Pasal 45Pasal 46Pasal 47Pasal 48Pasal 49Pasal 50Pasal 51Pasal 52Pasal 53Pasal 54Pasal 55Pasal 56Pasal 57

Putusan MK 168/2023

Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023

Pasal 151 ayat (3)Pasal 151 ayat (4)Pasal 156 ayat (2)Pasal 157A ayat (3)

Putusan MK 132/2025

Putusan MK No. 132/PUU-XXIII/2025

Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004

UU PPHI

UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 3Pasal 4Pasal 13Pasal 55

PP 37/2021

PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP

Pasal 1Pasal 18Pasal 19Pasal 21

PP 6/2025

PP No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 2021

Pasal I

Tautan cepat

Cari topik lain Informasi umum, bukan nasihat hukum

Kembali ke semua topik

Ringkasan cepat

Poin penting dari semua bagian, baca dulu sebelum membuka detail.

Yang perlu kamu tahu

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar PHK tidak terjadi.
Kalau PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK harus diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
Kalau pekerja/buruh menolak PHK setelah diberitahu, penyelesaian wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat.

Red flags utama

Tidak ada upaya mencegah PHK.
Tidak ada surat pemberitahuan PHK padahal kasusnya tidak termasuk pengecualian Pasal 151A.
Surat pemberitahuan tidak menyebut alasan PHK.